Potensi bebankan keuangan negara, Mendagri larang kepala daerah rekrut mantan timses sebagai honorer

Kebijakan Rekrutmen Tenaga Honorer yang Diimbau oleh Menteri Dalam Negeri

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengeluarkan pernyataan penting terkait rekrutmen tenaga honorer di lingkungan pemerintah daerah. Ia menegaskan bahwa kepala daerah tidak boleh lagi merekrut tenaga honorer, terutama yang tidak memiliki keterampilan atau hanya bermodalkan pengalaman sebagai anggota tim sukses. Menurutnya, tindakan ini berpotensi memberatkan keuangan negara dan memengaruhi kemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Tito usai menghadiri Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (8/6). Ia menekankan bahwa rekrutmen tenaga honorer hanya diperbolehkan untuk kebutuhan spesifik seperti guru dan tenaga kesehatan. Selain itu, ia juga menyampaikan bahwa pengangkatan tenaga honorer yang tidak memiliki skill bisa menjadi beban bagi daerah dan generasi pemerintahan berikutnya.

”Kami minta kepala daerah untuk mungkin tidak usah menarik tenaga honorer lagi, apalagi tenaga honorer yang administrasi, yang bukan skill. Karena nanti mereka menjadi beban, beban bagi kepala daerah, belanja pegawai yang bertambah, beban juga bagi kepala daerah berikutnya,” ujar Tito.

Pengalaman Sebelumnya yang Harus Diambil Pelajaran

Berdasarkan pengalaman sebelumnya, banyak tenaga honorer yang akhirnya meminta diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS). Hal ini menimbulkan beban tambahan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Tito menegaskan bahwa jika tenaga honorer memiliki keterampilan dan benar-benar dibutuhkan, maka tidak menjadi masalah. Namun, masalah muncul ketika tenaga honorer tersebut tidak memiliki keterampilan. Contohnya adalah tenaga administrasi yang pernah menjadi bagian dari tim sukses dan setelah bertahun-tahun meminta diangkat menjadi PPPK.

”Kalau tenaga (honorer untuk) administrasi kan mohon maaf dulunya banyak tim sukses dijadikan tenaga honorer, setelah bertahun-tahun, mereka minta diangkat menjadi PPPK, setelah itu beban APBD jadi berat,” kata Tito.

Penggunaan APBD yang Lebih Efektif

Selain itu, Tito menyarankan agar kepala daerah lebih fokus menggunakan APBD untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Misalnya, membangun infrastruktur jalan, memperbaiki sekolah, dan memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan. Menurutnya, penggunaan APBD untuk kepentingan rakyat lebih bermanfaat daripada merekrut pegawai yang jumlahnya besar.

”Sedapat mungkin APBD yang ada itu sedapat mungkin, sebanyak mungkin, digunakan untuk kepentingan rakyat. Bangun jalan, perbaiki sekolah, kesehatan dibanding merekrut pegawai yang banyak,” ujarnya.

Solusi untuk Mengurangi Beban Keuangan Daerah

Dalam rapat bersama Komisi II DPR, Tito menyampaikan bahwa beberapa daerah sudah menghadapi masalah karena belanja pegawai melebihi 30 persen dari APBD. Untuk mengatasi hal ini, ia menawarkan dua opsi utama:

Menahan rekrutmen baru, termasuk tenaga honorer. Tito menegaskan bahwa pengangkatan tenaga honorer harus dimoratorium. ”Artinya tidak ada rekrutmen baru, apalagi tenaga honorer. Honorer sudah dimoratorium. Ini mohon betul untuk seluruh kepala daerah. Harus tegas, tidak ada tenaga honorer baru,” tegasnya.

Mengurangi jumlah pegawai. Namun, Tito menekankan bahwa ini tidak berarti menghilangkan pegawai yang sudah ada. Ia menyarankan agar tunjangan dan biaya operasional diatur lebih ketat sesuai kemampuan keuangan daerah.

”Itu yang mungkin bisa disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah masing-masing. Itu di postur belanja,” ujarnya.

Maksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Selain itu, Tito juga meminta pemerintah daerah terus memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi tanpa membebani masyarakat. Ia mencontohkan Kota Pekanbaru, yang berhasil meningkatkan PAD hingga Rp 1,2 triliun melalui langkah mempermudah perizinan.

”Saya selalu memuji dan saya mengirim tim ke sana. Wali kota Pekanbaru 2024 PAD mereka Rp 800 miliar bisa menjadi Rp 1,2 triliun, sampai saya datangkan tim, apa resepnya, resepnya ternyata mempermudah perizinan,” kata Tito.

Dengan mempermudah proses perizinan, masyarakat yang ingin membayar pajak dan retribusi akan lebih percaya diri. Mereka tidak takut dipersulit, sehingga pendapatan daerah meningkat. Langkah ini bisa menjadi contoh bagi daerah lain untuk meningkatkan PAD secara efektif.